Arif Maftuhin
Apa arti meraya hari pendidikan bila masih ada diskriminasi di dunia pendidikan? Ini kisah teman saya di Tasikmalaya. Di sekolah dasar swasta yang dikelola keluarga besarnya, seorang siswa tunanetra menemukan ‘rumah’nya. Anak itu pernah belajar di salah satu SLB (Sekolah Luar Biasa), tetapi tidak bertahan lama. Lalu, ia pindah ke sekolah dasar non-SLB dan tidak kerasan juga. Sampai akhirnya ia diterima dan nyaman belajar di sekolah tersebut.
Apa yang mengagetkan adalah: kehadiran siswa tunanetra di sekolah membuat resah sejumlah pihak. Sebagian berpendapat, siswa tunanetra tidak boleh sekolah bersama anak ‘normal’. Ia harus belajar di Sekolah Luar Biasa bersama tunanetra lainnya. Sebagian lagi mengatakan, kehadiran tunanetra di madrasah dapat merusak reputasi keunggulannya. “Tuh, tunanetra saja diterima; pasti sekolahnya tidak selektif.” Lebih mengejutkan lagi, ketika teman saya yang awam peraturan pendidikan inklusif mengkonsultasikan kasus tersebut ke pihak terkait di Tasikmalaya, ia menerima jawaban ‘mengancam’ dari salah satu oknum yang mengatakan bahwa sekolahnya telah melanggar ‘peraturan’.
Sampai kisah itu diceritakan kepada saya minggu lalu, yayasan bersikukuh mendidik siswa tunanetra semata-mata demi rasa kemanusiaan. Mereka lega ketika saya yakinkan bahwa bercampunrya siswa tunenetra di sekolah tidak melanggar peraturan. Sebaliknya, menurut Pasal 24 Convention on the Rights of People with Disability (CRPD) yang telah diratifikasi dalam UU Republik Indonesia No. 19 tahun 2011, sekolah wajib menerima siswa difabel. Difabel tidak harus dikirim ke Sekolah Luar Biasa untuk hanya belajar dan bersosialisasi dengan sesama difabel.
PENDIDIKAN EKSKLUSIF
Sikap resisten terhadap siswa difabel dalam kasus tersebut dipengaruhi oleh pandangan lama tentang disabilitas. Dulu, orang melihat letak masalah disabilitas ada pada diri si difabel. Memang benar bahwa orang menjadi tunanetra karena ia tidak dapat melihat dan orang menjadi bisu karena ia tidak dapat berbicara. Tetapi, ketidakmampuan tunanetra untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dipengaruhi oleh lebih banyak faktor di luar dirinya: jalan yang tidak aman, lingkungan yang tidak aksesibel, informasi yang melulu visual, dan seterusnya. Disabilitas tunanetra, karena itu, bukan semata-mata karena kebutaannya.
Dalam hal pendidikan, implikasi pandangan yang melihat difabel sebagai ‘sumber masalah’ dapat dilihat dari dua pandangan eksklusif. Pertama, pendekatan eksklusif-rehabilitatif dalam bentuk penyelenggaraan sekolah luar biasa. Para tunanetra dikumpulkan satu kelas dengan tunanetra untuk belajar apa-apa yang dianggap ‘norma’ dipelajari tunentra. Tunarungu berkumpul dengan tunarungu untuk mempelajari apa yang dianggap ‘normal’ dipelajari tunarungu. Karena mereka ‘cacat’, tugas pendidikan adalah merehabilitasi mereka.
Dalam hal tertentu, pendekatan rehabilitatif-ekslusif memang diperlukan. Tunantera memerlukan bekal live skills yang secara khusus dapat diperoleh dari sekolah-sekolah luar biasa. Mereka diajari hidup mandiri sehari-hari (makan, minum, mencuci piring, hingga berpakaian dan mencuci pakaian), belajar orientasi mobilitas untuk dapat bergerak mandiri dari satu tempat ke tempat lain, dan belajar menulis dan membaca huruf Braille. Sekolah khusus dapat membekali mereka keterampilan khusus ini. Tetapi lebih dari keterampilan khusu dan dasar ini, sekolah khusus tidak diperlukan. Sebab, mestinya, tidak ada matematika khusus, bahasa Inggris khusus, atau agama khusus untuk difabel.
Kedua, pendekatan eksklusif berikutnya adalah apa yang dapat disebut sebagai “disiplin ilmu eksklusif”. Dengan melihat difabel sebagai sumber masalah, maka lahirlah asumsi-asumsi tentang ketidakmampuan difabel yang kemudian mendorong sejumlah lembaga untuk menetapkan bahwa disiplin ilmu mereka tidak dapat dikuasasi oleh difabel. Sampai tahun lalu, ada banyak program studi eksklusif seperti ini di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa ketunanetraan, atau sekedar kebutawarnaan, dapat menjadi alasan untuk menolak calon mahasiswa difabel. Kalau program studi teknik industri, barangkali masuk akal untuk menerima tunanetra; tetapi bagaimana dengan prodi-prodi ilmu sosial? Dapatkah dibenarkan bila prodi psikologi, ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa manusia, menolak tunanetra hanya karena salah satu alat tes kejiwaan menggunakan alat peraga visual?
Perpsektif pendidikan eksklusif berdampak pada pandangan masyarakat yang diskriminatif. Karena pendidikan eksklusif ‘menormalkan’ difabel untuk belajar di jalur-jalur khusus difabel, maka pasar tenaga kerja juga turut menormalkan profesi-profesi untuk difabel. Tunanetra tidak mungkin menjadi dokter. Tunanetra tidak mungkin menjadi fotografer. Tunanetra tidak mungkin menjadi psikolog. Karena bagi mereka, ‘normalnya’ tunanetra menjadi tukang pijat atau paling banter, bagi mereka yang kuiah, menjadi guru di SLB.
PENDIDIKAN INKLUSIF
Faktanya, apa yang disebut normal itu tidak selalu berarti mustahil. Di India, fotografer Bhavesh Patel menjadi salah satu bukti bersama dengan deretan fotografer tunanetra lainnya di berbagai belahan dunia. Talenta fotografinya pernah menarik minat salah satu merk sabun mandi ternama. Ia dikontrak dalam sebuah proyek pengambilan gambar iklan yang menggunakan model bintang papan atas Bollywood, Katrina Kaif.
Di Amerika ada nama David Hartman, tunanetra pertama yang berhasil menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran pada tahun 1976. Sembilan uiversitas sempat menolaknya, tetapi ia berhasil membuktikan bersama Temple University yang memberinya kesempatan bahwa apa yang dianggap mustahil dapat ia runtuhkan. Dengan bantuan tulus para dosen dan teman-teman relawan yang mengalih-suarakan buku-buku kedokteran dalam pita rekaman, Hartman mampu melewati berbagai ujian keterampilan, termasuk operasi pembedahan – hal paling mustahil yang dapat dijadikan argumen untuk menghalangi tunanetra mendaftar di Fakultas Kedokteran.
Sementara di Ukraina, ada Yevhen Klopota yang berhasil menyelesaikan studi doktoral psikologi dan menjadi psiokolog tunentra. Kisahnya mirip dengan Andre Watson, psikolog tunanetra di Amerika Serikat yang menjadi favorit para kelayan justru karena kebutaannya. Sebab, berbeda dengan psikolog yang tatapan matanya dapat mengintimidasi pasien, psikolog tunanetra justru membuat nyaman para pasien dari prasangka-prasangka yang bersumber dari penampilan fisik.
Masih ada banyak kasus lain yang tidak mungkin dikisahkan di sini untuk membuktikan adanya kemungkinan-kemungkinan bidang ilmu yang dapat dikuasai oleh para difabel. Terpenting, kisah mereka disatukan oleh satu benang merah: pendidikan yang inklusif. Berbeda dengan pendidikan eksklusif yang menempatkan difabel untuk hanya belajar bersama para difabel, pendidikan inklusif adalah pendidikan umum yang memberikan kesempatan dan dukungan kepada para difabel untuk belajar bersama-sama dengan para siswa/mahasiswa non-difabel.
Berbeda dengan pendekatan eksklusif-rehabilitatif yang menempatkan difabel sebagai masalah, pendidikan inklusif mengalihkan fokus masalah pendidikan pada lembaga dan lingkungan belajar. Dalam pendekatan inklusif, kebutaan bukan masalah dalam pendidikan; masalahnya ada pada bahan ajar, bacaan, metode pembelajaran, kurikulum, dan mungkin juga guru yang mengabaikan kebutuhan tunanetra untuk mengakses ilmu dan menguasasi kompetensi yang disyaratkan.
Pendidikan inklusif, karena itu, adalah pintu kesetaraan pendidikan bagi difabel. Kesetaraan pendidikan menjadi modal bagi kesetaraan sosial. Kita paham benar tingkat pendidikan seseorang berkorelasi secara signifikan dengan tingkat kesejahteraannya. Jika pintu pendidikan tidak dibuka lebar-lebar bagi difabel, maka upaya pemerintah untuk menyejahterakan mereka akan sulit tercapai. Hari pendidikan tahun ini kebetulan hampir bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pertengahan April lalu. Dua momentum yang tepat untuk mewujudkan pendidikan inklusif bagi para difabel di Indonesia.
Oped untuk Kompas, 2 Mei 2016
Posting Komentar